Lagi-Lagi Trunojoyo

Trunojoyo memang masih memiliki posisi istimewa dalam ingatan kolektif masyarakat Madura. Terbukti, melanjutkan perubahan status dan nama kampusnya di tahun 2001, tahun lalu Dr. H. Muh. Syarif sebagai Rektor UTM masih melakukan usaha untuk menjadikan Trunojoyo sebagai Pahlawan Nasional. Juga, jangan lupa kepada usulan yang ingin memberi nama jembatan Suramadu dengan nama Jembatan Trunojoyo.

Tulisan singkat ini tidak ingin mengulang apa yang sudah diceritakan tentang perjalanan hidup Trunojoyo, tidak akan mendukung atau menolak Trunojoyo sebagai pahlawan nasional, dan tidak mengulangi perdebatan lama tentang penyebutan gerakan Trunojoyo sebagai perlawanan atau pemberontakan, pahlawan atau penghianat, dsb. Tulisan ini hanya akan belajar memahami dan memberi makna dari pencapaian Trunojoyo membuat “ribut-ribut” di Mataram.

Penjajahan yang Diundang
Dalam sejarah kolonial Indonesia, banyak mitos yang masih masih dipercaya orang. Mitos seperti penjajah kita hanyalah orang Belanda, kita dijajah selama 350 tahun (dihitung sejak pendaratan awal Cornelis de Houtman yang hampir mati di lautan hingga kedatangan Jepang), penjajahan selalu dilakukan dengan kekerasan, selalu menggunakan politik adu domba (devide et impera) dan lain sebenarnya. Di antara semuanya, yang masih jarang dibicarakan orang yaitu mengenai cara-cara kolonial menancapkan pengaruhnya di wilayah Nusantara.

Perlu ditekankan bahwa penetrasi kolonial di Nusantara memiliki berbagai macam cara. Selain dengan invasi militer, terdapat cara lain yang juga sering terjadi yaitu apa yang disebut sebagai penjajahan yang diundang (invited colonialsm). Cobalah bertanya, bagaimana mungkin kongsi dagang VOC yang hanya berisi segelintir orang bisa sukses merongrong kekuasaan kerajaan lokal yang telah berdiri lama dengan rakyat yang saking patuhnya menganggap sang raja laksana dewa? Hampir tidak mungkin kecuali pihak kolonial diundang untuk ikut campur dalam urusan internal kerajaan untuk kemudian menyusun kekuatan secara perlahan. Tidak heran jika beberapa orang menganggap Nusantara adalah “koloni tak terencana” (Vikers, 2005: 14) yang disebabkan oleh “imperialisme setengah hati” (JJH De Jonge, de Waaier van het Fortuin, 335-6; Chauvel, 1990: 46-52)

Pandangan ini bukannya tanpa kritik. Kata “yang diundang” seakan tidak membela dan justru menyalahkan pihak terjajah (Indonesia). Pandangan ini dianggap terlalu mengikuti cara pandang kolonial (kolonialsentris). Namun jika direnungkan lebih dalam lagi, tradisi penulisan sejarah yang selalu menyalah-nyalahkan pihak kolonial (Indonesiasentris awal) juga akan menimbulkan pandangan yang tidak sehat. Bukannya menjadi alternatif kritis dari pandangan sebelumnya, namun ia hanya membalik pandangan.

Terlepas dari perdebatan tersebut, salah satu contoh penjajahan yang diundang paling awal dan mungkin yang paling penting adalah perjanjian Amangkurat I yang dilanjutkan oleh Amangkurat II dengan VOC. Sebagai penguasa Mataram, keduanya merasa perlu meminta bantuan VOC untuk menghadapi Trunojoyo yang semakin sukses. Ketika itu, Trunojoyo telah ditinggal Amangkurat II yang berbalik memihak ayahnya. Orang Madura itu juga ditinggal pasukan Makassar yang sebelumnya telah membantu menaklukkan daerah pesisir utara Jawa. Namun demikian, meskipun telah sendiri dan “ditusuk-tusuk sepi, ia tak mati-mati.” Bahkan Trunojoyo terus melawan dan berhasil merebut keraton Plered, sebelum akhirnya harus menyerah juga.

Perjanjian-perjanjian
Setidaknya, ada tiga perjanjian penting yang disebabkan karena adanya gerakan Trunojoyo. Salah satunya adalah kontrak antara Amangkurat I dan VOC yang disepakati tanggal 25 Februari 1677. Kontrak tersebut mengatakan bahwa pihak VOC siap membantu menumpas Trunojoyo dengan syarat seluruh biaya ditanggung pihak kerajaan. Biaya perang disetujui sebesar 250.000 real Spanyol. Selain uang, pihak kerajaan juga harus menyerahkan beras 3000 last (1 last =2 ton). Jika peperangan belum selesai hingga Januari 1977, maka pihak kerajaan harus membayar 20.000 real per bulan. (JKJ de Jonge, de Opkomst, iv-v; F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo, 1983, catatan kaki no. 50).

Kontrak kedua yang lebih nyata adalah akta persetujuan (acte van Verband) tanggal 19 Oktober 1677. Didasari utang Amangkurat I yang belum tuntas dibayar, ditambah lagi peperangan terhadap Trunojoyo yang belum selesai, Amangkurat II menemukan solusi yang baginya tepat. Ia menggadaikan semua bandar laut di utara Jawa untuk dikuasai VOC. Tidak hanya itu, di kontrak selanjutnya tertanggal 15 Januari 1678, pihak kerajaan juga memperbolehkan VOC untuk menarik penghasilan di daerah Semarang dan daerah pantai Kaligawe (F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo, 1983:190). Dari sini, kita bisa melihat bagaimana VOC sudah mulai memiliki daerah kekuasaan di wilayah kerajaan Mataram, meski statusnya masih dipinjamkan.

Para penguasa vasal dan orang-orang di pantai utara Jawa sudah tentu berang dan tidak puas dengan perjanjian tersebut. Semuanya justru menambah dendam “orang-orang utara” terhadap penguasa mereka di pedalaman. Menanggapi ketidakpuasan mereka, Amangkurat II justru mengeluarkan perintah tertanggal 15 Oktober 1960 yang berbunyi, (F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo, 1983: 191-192)

“Memerintahkan agar rakyat tidak mempersulit Kompeni untuk berdagang di sepanjang pantai wilayah Mataram. Untuk kepentingan Kompeni rakyat diminta untuk menyediakan barang dagang, seperti kayu, beras, garam, gula putih dan hitam, dan barang-barang lainnya. Barangsiapa melanggar perintah ini akan mendapat hukuman.”

Terus apa dampak selanjutnya dari perjanjian-perjanjian tersebut? Gampang dicerna kiranya dengan adanya celah yang memungkinkan VOC memiliki daerahnya sendiri, mereka semakin terlibat dalam urusan internal keraton Mataram. Terbukti, undangan semacam ini justru diulang lagi oleh para raja-raja setelahnya. Semua karena VOC selalu berusaha untuk mendukung calon-calon raja yang lemah dan berpihak kepada mereka, mengadu domba, dan cara-cara pelemahan lainnya. Setelah itu, kerajaan semakin “tergantung” kepada VOC. Ketika Mataram berhasil ditandukkan dan dijadikan pijakan awal, singkatnya, gampang bagi VOC untuk melakukan invasi ke daerah lain.

Dan setelahnya…
Semua cerita di atas telah lewat, lebih dari 300 tahun yang lalu! Terlepas dari status pahlawan (bagi Madura) atau pemberontak (bagi Mataram), gerakan Trunojoyo mau tidak mau adalah penting bagi jalannya sejarah. Meskipun sejarah tidak boleh mengandai-andai, iseng-iseng cobalah bertanya apa yang terjadi jika Mataram tidak meminta bantuan VOC? Bukannya Trunojoyo telah menaklukkan seluruh pantai utara Jawa yang merupakan sumber ekonomi penting bagi kerajaan dan juga telah menduduki keraton Plered yang simbol kehormatan sebuah kerajaan?

Trunojoyo memang anak lurah di daerah Sampang. Ia juga memiliki kekerabatan yang dekat dengan penguasa Madura Barat kala itu. Namun, dilihat dari besarnya “modal pengaruh” untuk melakukan sebuah gerakan rasanya ia tidak istimewa. Lebih mungkin bagi sebuah gerakan dilakukan oleh para penguasa lokal yang sangat banyak di kerajaan Mataram, oleh lingkaran dalam keraton di ibu kota Mataram, dan bisa juga oleh orang kaya layaknya pedagang-pedagang di pantai utara Jawa. Tetapi Trunojoyo tidak memiliki modal sebanyak mereka.

Nah, jika kita menempatkan Trunojoyo sebagai “orang biasa”, keberhasilannya merebut keraton Plered tentu harus dilihat sebagai pencapaian yang luar biasa. Kita bisa mengatakan bahwa dunia politik kerajaan terkuat dan terbesar di Jawa bisa digonjang-ganjingkan oleh seseorang yang “kecil” atau “biasa”. Artinya, jagat besar perpolitikan ternyata tidak selalu atau hanya bisa diatur oleh orang-orang elit di dekat kekuasaan, di ibu kota. Sang Pengatur atau Sang Pengubah itu bisa juga datang dari daerah kecil, dari orang yang bukan penguasa, dari yang bukan kaya, bahkan dari yang awalnya hanya satu orang. Jangan lupa, semua itu hanya dilakukan dalam hal yang sangat singkat untuk ukuran masa itu yaitu selama 5 tahun (1974-1979). Kesuksesannya juga tidak main-main, merebut keraton kerajaan terbesar dan terkuat di Jawa.

Nah, andaikan hal ini dikontekskan kepada zaman sekarang, apakah mungkin? Justru semakin mungkin. Memang benar dahulu kala revolusi (dalam artian perubahan sosial, bukan sebagai terminologi sejarah Indonesia) membutuhkan orang banyak dan waktu yang bertahun-tahun. Namun itu dahulu kala di zaman antah berantah. Sekarang satu orang saja, dan dalam waktu singkat, bisa membuat revolusi yang memengaruhi perilaku dan pola pikir orang-orang sedunia!

Mangga kalau masih ingin memperdebatkan masalah status pahlawan nasional yang sebenarnya hanyalah produk politik. Mangga kalau ingin meneruskan apa yang kata Asvi Warman Adam, “Pabrikasi Pahlawan Nasional.” Di luar perdebatan tersebut, setidaknya kita bisa belajar untuk mengubah persepsi yang sering dipercaya bahwa, “adoh ratu, cerak watu.” Kita memang hidup di tempat atau negara yang apa-apanya sangat di-pusat-kan. Tapi jangan salah. Orang-orang yang jauh dari pusat dan kekuasaan itu, meskipun sedikit mendapat akses dan katanya terbelakang, mereka pasti bisa berbuat lebih. Tunggulah!

Oleh: Wildan Habibi
Mahasiswa Sejarah, FIB, UGM dari Blega.

Tinggalkan Balasan