Real Time, Radikalisme Mengintai Bumi Indonesia

Elegi tindakan kekerasan di negeri ini masih marak terjadi dan membayang-bayangi masyarakat. Rentetan penyerangan terhadap kelompok berbeda keyakinan masih saja terjadi hingga detik ini. Seakan masalah pelik ini tiada habisnya.

Masih terekam di ingatan tentang penyerangan terhadap jemaah shalat Idul Fitri tahun 2015 lalu, di Tolikara Papua Barat, pelemparan bom melotov kepada jemaah gereja Oikumene di Samarinda tahun 2016, hingga yang terbaru adalah penyerangan terhadap pengurus gereja Santo Lidwina, Yogyakarta (tribunnews.com 11/02/18).

Sebagai bangsa Indonesia yang multikultural, multi etnis dan multi agama, kita tentu sepakat untuk mengutuk tindakan tidak manusiawi tersebut, karena kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi toleransi. Namun, mengutuk dan mengecam saja belumlah cukup, harus ada solusi jitu untuk memupus akar masalahnya.

Pengerahan pasukan pengaman negara oleh pemerintah bukan satu-satunya solusi, tetapi, pemerintah perlu menilik lebih tajam lagi terhadap penyebab lahirnya tindakan radikal tesebut. Karena sejauh ini yang kita jumpai hanyalah kecaman dan kutukan terhadap radikalisme atau sejenisnya. Sedangkan Pemerintah lupa untuk mengkritik diri.

Mengkritik diri berarti introspeksi lebih mendalam lagi tentang berbagai hal, baik dari cara penyelesaian tindakan kekerasan itu sendiri, maupaun terhadap tatanan kehidupan yang dianut oleh masyarakat Indonesia di era modern ini (Abd A’la:2014:11).

Pemerintah perlu meninjau kembali apa yang telah dilakukan untuk bangsa ini.
Apakah kebijakan selama ini menguntungkan atau merugikan rakyat, mengecewakan para pemeluk agama, atau, hanya pro terhadap salah satunya saja? Mengapa muncul intoleransi, bom bunuh diri dengan alasan jihad, dan Ormas (organisasi masyarakat) yang menuntut tegaknya khilafah pula?

Menurut Prof. Noorhaidi (dikutip dari tempo.com, 08/05/17) yang telah melakukan penelitian di 20 provinsi pada tahun 2013, terkait fundamentalisme agama, menurutnya, rakyat bukanlah menghendaki sebuah bentuk negara baru, melainkan kesejahteraan, solusi pengangguran dan nasib yang kurang jelas, seakan mereka berteriak,
Tolong, dong, perhatikan kami. Masa depan kami gak begitu jelas nih.

Namun, pendapat Prof. Noorhaidi tersebut tidak bisa memonopoli kebenaran tentang akar radikalisme. Ada juga penyebab lain yang mendasarinya. Dan lebih mengerikannya lagi, ia abstrak, keberadaannya tidak dapat dideteksi oleh apapun dan bisa meletup kapan saja bila ada kesempatan, yaitu ideologi jihad.

Jihad, -seperti yang terdapat dalam kitab-kitab keislaman- menjanjikan mati syahid, masuk surga, mendapatkan bidadari dan lain sebagainya. Hal ini, selain faktor di atas, juga memotivasi seseorang atau kelompok untuk bertindak tanpa kompromi. Belum lagi, tindakan itu didorong oleh rasa cemburu terhadap kemajuan peradaban barat.

Sikap cemburu itu bisa timbul akibat gagalnya kaum fundamentalis dalam mengolah globalisasi yang melanda dunia saat ini. Karena dalam dunia yang tanpa sekat ini, apapun dan di manapun bisa dilihat dengan sekali klik, baik itu mode, tren budaya barat, dan hal-hal yang sama sekali berbeda dengan ajaran agama.

Pada saat itu, reaksi-reaksi dalam bentuk perlawanan akan muncul sebagai sikap putus asa dalam mengatasi dunia digital, baik berupa jihad dengan bom, demonstrasi dan mengkafirkan kelompok lain yang mengikuti tren budaya luar, bahkan mengimpikan kejayaan Islam masa dahulu terulang kembali.

Maka, berdasarkan fakta di atas, pembenahan terhadap berbagai hal harus segera dilakukan oleh pemerintah. Sehingga benih-benih radikalisme tidak muncul ke permukaan kembali.

Kesejahteraan

Berbicara kesejahteraan, seakan bangsa ini masih dalam utopis. Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, tapi belum juga menemukan momentumnya dalam kesejahteraan warganya dibanding negara tetangga, seperti Malaysia dan Meksiko. Jeritan kemiskinan masih meraung di mana-mana.

Kemiskinan di negeri ini masih berada di angka 26,58 juta orang (lihat badan pusat statistik, 2017). Masih banyak warga yang hidup terkatung-katung, mengemis dipinggir jalan, membelah keramaian mobil di lampu merah menjual koran dan menadahkan gayung meminta-minta.

Moralitas

Tentang moral, pertama, yang harus dibenahi adalah moral pemerintah sendiri. Akhir-akhir ini banyak tokoh pemerintah menampilkan prilaku tak bermoral. Seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Belum lagi, wakil rakyat dan para pedagang hukum yang tersandung pelanggaran kode etik.

Kedua, moral masyarakat yang semakin tergerus oleh derasnya arus globalisasi. Pada jaman yang serba digital ini, gaya, mode dan tren budaya mana yang tak dapat dilihat dan diakses. Generasi muda kita semakin jauh meninggalkan kearifan lokalnya (local wisdom), dan semakin bergeser dari nilai-nilai luhur agama.

Sementara, agama di negeri ini menjadi pedoman hidup sehari-hari. Oleh karenanya, apabila pergaulan bebas, free sex, LGBT dan pelecehan seksual masih saja melenggang, maka, sakit hati masyarakat karena moral agama dinodai, tidak akan terelakan lagi.

Keadilan Hukum

Negeri ini mempunyai banyak tumpukan dokumen dan rekaman ketidak adilan hukum. Mulai dari kasus Sum Kuning tahun 1970, Sarijo tahun 1981, kisah Marsinah 1993, yang disiksa oleh oknum penegak hukum sebelum dibunuh, hingga kasus Nenek Minah tahun 2009 lalu, yang dilaporkan kepolisi kerena 3 buah kakao.

Sedangkan para koruptor melenggang bebas, memakan uang rakyat miliaran rupiah. Ingatkah kita kasus pada tahun 2004 yang menjerat mantan anggota DPRD karena korupsi dana APBD kota semarang sebesar, Rp. 2,16 miliar, divonis bebas? Detik inipun itu masih saja terulang (lihat. Esai Elegi Penegakan Hukum, kompas, 2010).

Pendidikan

Bangsa ini membutuhkan pendidikan tinggi, supaya bisa mengolah globalisasi dengan baik, serta bersaing dengan negara-negara adidaya. Kemudian mendorong para anak muda bangsa untuk berkarya dibidangnya masing-masing, baik teknologi, ekonomi, akademis, pembangunan dan lain sebagainya.

Selain itu, pendidikan yang berwawasan kearifan lokal harus ditanamkan di benak generasi bangsa. Karena kearifan lokal adalah pribadi bangsa, menghapus kearifan lokal sama halnya mengubah jati diri bangsa. Apabila jati diri bangsa hilang, maka semboyan, “Cinta Indonesia” hanyalah omong kosong.

Sebab, mencintai Indonesia itu adalah menjaga dan merawat, baik budaya, adat, kekayaan alam dan hal-hal yang menjadi ciri khas kepribadian warga negara. Bila semua itu hilang, maka apa yang harus dibela dan diperjuangkan?

Preventif

Pemerintah, dalam rangka melindungi tumpah darah bangsa, harus menjaga negera dari hal-hal yang mengancam keutuhan NKRI. Yaitu mengawasi dan mencegah gerak-gerik kelompok-kelompok yang terindikasi radikal, yang ingin mengubah ideologi negara Indonesia, terutama terorisme yang sangat membahayakan negara.

Menurut penulis, sejauh ini pemerintah sudah tepat melakukan tindakan preventif, yaitu membubarkan Ormas yang mengancam kedaulatan NKRI. Karena apabila organisasi yang demikian dibiarkan, maka akan semakin berkembang dan menghasut para generasi muda untuk memberontak kepada negara.

Selain itu, peran warga juga sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI, apabila terdapat hal yang berbeda dengan budaya dan kebiasaan setempat, baik personal ataupun kelompok, maka harus melaporkan ke pihak yang berwajib, sebelum terjadi hal-hal yang merugkian warga dan lingkungan.

Sudah seharusnya hal-hal di atas segera ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah demi ketenangan dan keberlangsungan pembangunan nasional. Sebab, senyapnya kaum radikalisme saat ini, tidak menutup kemungkinan suatu saat akan muncul kepermukaan dan membumi hanguskan negara ini. Safe Indonesia!

Daftar Pustaka
Alfadhal. Islam Dan Radikalisme Di Indonesia. Jakarta. LIPI press. 2005
A’la Abd. Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan. Yogyakarta. LkiS. 2014
Elegi Penegakan Hukum. Jakarta. Kompas. 2010

SALIM,
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: shabirsai797@gmail.com
Cp: 085257666197

Tinggalkan Balasan